- Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal pengelolaan keuangan keluarga dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran IPS kelas 7 kurikulum merdeka belajar terbaru. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal pengelolaan keuangan keluarga dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran IPS kelas 7 kurikulum merdeka Bagian pendapatan yang disimpan disebut ....A. celenganB. konsumsiC. depositoD. tabungan2. Apa yang dimaksud dengan budget ....A. Perencanaan keuangan yang mengatur tentang pengeluaran uang dalam jangka waktu tertentuB. Rekening BankC. Salah satu cara untuk persiapan dana pensiunD. Dana darurat3. Siapa yang bertanggung jawab perekonomian keluarga ....A. suamiB. istriC. Suami dan istriD. Kakek dan nenek4. Apa yang dimaksud dengan dana darurat ....A. Dana yang digunakan untuk investasiB. Dana untuk membeli motorC. Dana untuk mengirimkan uang ke kampungD. Dana tabungan yang disiapkan untuk situasi yang tidak terduga5. Bagaimana cara mengatur ekonomi keluarga ....A. Diatur orang tuaB. Saling tertutupC. Saling terbukaD. Diatur masing-masing6. Dana darurat dihitung berdasarkan ....A. Dana pensiunB. Dana pendidikanC. Pengeluaran bulananD. Penghasilan bulanan7. Bagaimanakah langkah awal untuk mewujudkan impian masa depan yang sejahtera ....A. Pasrah dengan keadaanB. Berfoya-foyaC. bersenang-senangD`. Hidup sederhana8. Berikut ini manakah yang digolongkan sebagai investasi .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. MotorB. SahamC. MobilD. Emas9. Apabila ada salah satu dari keluarga besar yang meminjam uang untuk tambahan membuka usaha dari uang pendidikan anak Anda, apa yang Anda lakukan ....A. Mengutamakan dana pendidikan untuk kepentingan keluarga intiB. Meminjamkan uang pendidikan kepada keluargaC. Meminjamkan uang pendidikan tersebut dengan bungaD. Meminjamkan uang pendidikan kepada sahabat10. Berikut ini manakah yang tergolong pengeluaran konsumtif .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. TravellingB. DepositoC. MotorD. Mobil11. Apakah nama fase kehidupan usia 30 tahun ....A. MenikmatiB. MenerimaC. MemberiD. Menghabiskan12. Pihak-pihak dibawah ini adalah pelaku ekonomi, kecuali ....A. YayasanB. KeluargaC. MasyarakatD. Pemerintah13. Manakah dibawah ini yang merupakan keinginan namun bukan kebutuhan ....A. Membeli televisi menggantikan televisi yang sudah ada, tetapi masih dalam kondisi baikB. Membeli mobil mewahC. Membeli kebutuhan pokok/sembakoD. Membeli sepeda motor untuk menambah penghasilan14. Risma mendapatkan penghasilan bulanan sebesar 15juta Rupiah. Sesuai teori keuangan, batas maksimal untuk berhutang adalah 30% dari penghasilan bulanan. Maka berapakah batasan cicilan bulanan maksimal yang boleh diambil oleh Risma ....A. Darimana dana untuk mengadakan pesta pernikahan ....A. Sumbangan dari para undanganB. Uang sendiri sesuai kemampuanC. Utang dari keluargaD. Sumbangan dari para desa16. Disaat pandemi dan krisi global seperti ini, apa yang harus kita lakukan dari segi pengaturan keuangan .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. Menabung semaksimal mungkin agar dapat menambah dana darurat dan memiliki persediaan keuangan jika terjadi sesuatuB. Membeli mobil dan motor baru karena mumpung harganya sedang diskon besar, sedangkan kita tidak mempunyai dana daruratC. Melakukan perencanaan keuangan dan menganggarkan pengeluaran dengan ketatD. Meminjamkan sebagian uang kita kepada teman untuk keperluan bisnis17. Apakah yang akan terjadi apabila Anda tidak menyisihkan keuangan/berinvestasi ....A. Hidup sejahteraB Hidup sengsaraC. Hidup berkecukupanD. Hidup bahagia18. Dalam merencanakan keuangan, kita perlu bermimpi tentang cita-cita keuangan di masa yang akan datang. Mimpi ini dapat dijadikan sebagai ....A. harapanB. warisanC. Tujuan KeuanganD. visi misi19. Apakah yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan masa tua yang sejahtera ....A. mempersiapkan dana pensiun sejak diniB. menggunakan seluruh uang untuk kepentingan saat iniC. mempersiapkan dana pensiun setelah tuaD. mengharapkan bantuan dari anak atau keluarga20. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatur keuangan kita .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. Acuh tak acuh, rezeki sudah ada yang mengaturB. Menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjangC. Melakukan penganggaran/budgetingD. Melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran21. Sesuatu yang layak kita terima dan kita miliki adalah pengertian dari ....A. tugasB. hakC. bekerjasamaD. kewajiban22. Berapakah hutang maksimal yang boleh kita ambil ....A. 50% dari gaji bulananB. 35% dari gaji bulananC. 30% dari penghasilan tetap bulananD. 30% dari penghasilan bulanan termasuk lemburan23. Manfaat dari bekerjasama di bawah ini, kecuali ....A. pekerjaan menjadi lebih beratB. pekerjaan lebih cepat selesaiC. pekerjaan menjadi lebih ringanD. menumbuhkan rasa kebersamaan24. Seseorang dapat dikatakan memiliki ikatan keluarga dengan kita jika ....A. memiliki kekayaanB. memiliki kesamaan warna kulitC. memiliki kesamaan sekolahD. memiliki hubungan darah25. Bank umum konvensional menggunakan sistem bunga, sementara itu bank syariah menggunakan prinsip ....A. Bagi HasilB. Sama RataC. Kerja SamaD. Keuntungan26. Yang memiliki peran sebagai kepala keluarga adalah ....A. NenekB. AnakC. IbuD. Ayah27. Bank yang memiliki aktivitas menerima dana dari masyarakat dengan memberikan bunga sebagai bentuk balas jasa disebut bank ....A. Umum SyariahB. Umum KonvensionalC. SentralD. Swasta28. Sikap baik kita terhadap orang yang lebih tua adalah ....A. diam sajaB. berkata burukC. bercanda setiap saatD. berkata yang sopan29. Di bawah ini yang bukan fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah ....A. Menjadi perantara bagi perusahaanB. Sebagai tempat jual beliC. Menghimpun danaD. Memberikan kredit30. Adanya perbedaan peran dalam keluarga sesuai dengan ... setiap anggota kedisiplinanB. kekeluargaanC. kemampuanD. keuangan31. Perusahaan yang menerima pengalihan risiko dari individu atau badan usaha adalah ....A. leasingB. koperasiC. pegadaianD. asuransi32. Sumber pendapatan utama ialah ....A. upah menjahit bajuB. gaji menjual ikanC. gaji hakikiD. upah menjual burger33. Bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran, yaitu ....A. nota kontanB. fakturC. uangD. kuitansi34. Berikut merupakan faktor mempengaruhi pendapatan dan perbelanjaan keluarga, kecuali ....A. komposisi hidupB. SosiobudayaC. PendidikanD. Ekonomi negara35. Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan modal disuatu perusahaan. Pemegang saham akan memperoleh keuntungan berupa ....A. capital gainB. dividenC. labaD. SHU36. Salah satu nilai dari keprofesionalan seorang pengusaha dalam mengelola keuangannya adalah ....A. Meletakkan beberapa anggota keluarga dalam posisi penting perusahaan tanpa melihat track recordB. Membedakan rekening uang pribadi dengan rekening perusahaanC. Mengambil uang dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadiD. Memposisikan diri sebagai owner bukan pegawai dalam penggajian37. Surat berharga yang menunjukkan penyertaan modal dalam suatu perusahaan disebut ....A. SahamB. Obligasi KonversiC. ObligasiD. Surat Utang38. Tujuan pengelolaan keuangan antara lain, kecuali ....A. Mengatur arus kasB. Mengelola utang piutangC. Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimilikiD. Pembiayaan belanja keluarga dan masyarakat39. Bank yang hanya dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk yang lainnya ....A. Bank IndonesiaB. Bank Nasional IndonesiaC. Bank Perkreditan RakyatD. Bank Rakyat Indonesia40. Suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu dalam hal pengelolaan keuangan adalah merupakan ....A. Banyaknya informasi yang salah dalam pengelolaan keuanganB. Dasar pengambilan keputusan yang benarC. Dasar kebijakan pengelolaan keuanganD. Suatu tindakan wajib dalam keuangan41. Pengeluaran bahan baku, pengeluaran biaya administrasi, -pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan dan pembayaran sewa,pajak, deviden, bunga dan lain-lain adalah merupakan ....A. Aliran kas keluar/Cash outflowB. Aliran kas keluar dan kas masukC. Aliran kas masukD. Aliran pendanaan42. Efektifitas dan efesiensi keuangan baik di lingkup pemerintah pusat,pemerintah daerah maupun perusahaan adalah merupakan ....A. Hal yang harus dilakukan dalam mengelola keuanganB. Dasar dilakukannya kebijakan pengelolaan keuanganC. Ruang lingkup pengelolaan keuanganD. Efesiensi dalam pembiayaan organisasi43. Anggaran variabel, anggaran pengeluaran modal, anggaran piutang, anggaran kas adalah merupakan jenis ....A. Anggaran dalam usahaB. Modal awal di perusahaanC. Prosedur penyusunan anggaran di perusahaanD. Jenis-jenis anggaran dalam perusahaan44. Tujuan kebijakan pengelolaan keuangan yaitu, kecuali ....A. Memenuhi syarat dan ketentuan pemenuhan laba perusahaanB. Memenuhi target yang telah direnacanakan sebelumnya dan berjalan secara efektif dan efesienC. Menjadikan lingkungan kerja yang sehatD. Mengefektifkan semua bentuk kegiatan keuangan yang terdapat dalam perusahaan45. Penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran adalah merupakan ....A. Prosedur pengelolaan dana usahaB. Prosedur pembelanjaan dana kas perusahaanC. Prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di perusahaanD. Prosedur keuangan dalam perusahaan46. Suatu rencana kerja tertulis disertai biaya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu disebut ....A. Anggaran/penganggaranB. Rencana tertulis usahaC. Rencana kegiatanD. Target perusahaan47. Anggaran sebagai rencana kerja, anggaran sebagai alat pengawasan dan anggaran sebagai alat pemberi kuasa adalah merupakan ....A. Fungsi anggaran secara umumB. Manfaat penyusunan anggaranC. Fungsi anggaran secara aktualD. Fungsi anggaran secara berkala48. Dinyatakan dalam satuan keuangan,mencakup kurun waktu 1 tahun, mengandung komitmen manajemen, disetujui pejabat dan dapat berubah sewaktu-waktu dalam keadaan khusus adalah merupakan ....A. Konsep anggaranB. Tujuan anggaranC. Karakteristik anggaranD. Prinsip anggaran49. Anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki beberapa fungsi, antara lain ....A. Fungsi perencanaanB. Fungsi pengawasanC. Fungsi otorisasiD. Semua benar50. Tujuan penyusunan anggaran, kecuali ....A. Membantu koordinasi aktifitas dari berbagai bagian organisasiB. Guna memperoleh komitmen yang merupakan dasar evaluasi kinerja aktual manajerC. Guna menyesuaikan rencana strategisD. Memperoleh gambaran penghasilan organisasi51. APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke banyak sekali sektor adalah fungsi ABPN sebagai ....A. Fungsi pengawasanB. Fungsi distribusiC. Fungsi otorisasiD. Fungsi perencanaan52. Tugas dari manajer keuangan adalah, kecuali ....A. Memaksimalkan nilai perusahaanB. Mengambil keputusan pergantian direksiC. Mengambil keputusan investasiD. Mengambil keputusan pendanaan53. Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian daerah adalah fungsi APBD sebagai ....A. Fungsi stabilisasiB. Fungsi pengawasanC. Fungsi alokasiD. Fungsi otorisasi54. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mempersiapkan dana pensiun adalah, kecuali ....A. Prediksi usiaB. Jumlah tanggunganC. Future Value nilai uang masa depanD. Nilai inflasi tiap tahun55. Suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode disebut ....A. Pemasukan danaB. Dana InvetasiC. Arus pembiayaanD. Arus kas/Cashflow56. Instrumen apakah yang cocok digunakan untuk mempersiapkan dana darurat, kecuali ....A. EmasB. PropertyC. DepositoD. Tabungan57. Memberikan informasi yang relevan tentang penerimaandan pengeluaran kas dari perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan mengklasifikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan merupakan ....A. Persetujuan pengambilan keputusanB. Laporan dana awalC. Laporan arus kasD. Laporan akhir bulan58. Ketika seseorang memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 tahun, instrumen apakah yang cocok ....A. Reksadana sahamB. Sukuk korporasiC. TabunganD. Saham59. Aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan adalah merupakan ....A. Klasifikasi arus kasB. Klasifikasi modalC. Suatu kegiatan pendanaanD. Aktifitas penyaluran dana60. Idealnya, keuangan kita dikatakan sehat ketika alokasi hutang kita sebesar ....A. Utang KPR minimal 35%B. Utang konsumtif minimal 30%C. Kurang dari 30% untuk Utang konsumtifD. Lebih dari 35% untuk KPR
Dilansirdari Ensiklopedia, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.merupakan pengertian dari moneter. Baca Juga : Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. berikut ini adalah hasil proyek mercusuar, kecuali? Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sustainable sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Keuangan Negara Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Negara Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain Akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas; Proporsionalitas; Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang Lingkup Keuangan Negara Keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sumber Keuangan Negara Adapaun Negara sumber penerimaan keuangan Negara meliputi Keuntungan BUMN/BUMD Keuntungan perusahaan BUMN meliputi perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah “pusat/daerah” terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang “pemungutannya dapat dipaksakan” tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Dalam periode 2006-2010, Pph merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri sebesar 52,1%. Sementara PPN dan PPnBM sebagai penyumbang terbesar kedua sebesar 32,6%. Sedangkan pajak perdagangan internasional sebesar 4,0% terhadap total penerimaan perpajakan dengan kontribusi bea masuk sebesar 3,1% dan bea keluar sebesar 0,9%. Pencetakan Uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup definisi anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Pinjaman Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri, sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu. Sumbangan, Hadiah Dan Hibah Sumbangan, hadian dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi atau pemerintah. Sumbangan, hadiah dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah atau hibah. Sumbangan, hadiah dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah atau hibah. Denda Dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita aset milik masyarakat, apabila masyarakat “Individu/kelompok/organisasi” diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll. Cukai Cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik perlu untuk dibatasi, diawasi produksinya dan peredarannya, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai. Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah “pemungutannya dapat dipaksakan” dimana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarannya. Contoh pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah dll. Penyelenggaraan Undian Berhadiah Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah ialah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Pengurusan Keuangan Negara Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kewenangan presiden terhadap pengelolaan keuangan Negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara, meliputi kewenangan yang bersifat umum yang timbul dari Pengurusan umum, dan kewenangan yang bersifat khusus yang timbul dari pengurusan khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk Menetapkan Arah dan Kebijakan Umum AKU; Menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antaralain menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan Kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuatkeputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain menetapkan keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang Dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden, melainkan Dikuasakan kepada menteri keuangan Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian Negara Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan Pengelolaan keuangan negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu pengurusan umum/administrasi yang mengandung unsur penguasaan dan pengurusan khusus yang mengandung unsure kewajiban. Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintah di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat penge- luaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Dalam pengurusan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan, yang disebut otorisator dan ordonator. 1. Otorisator Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara. Tindakan-tindakan otorisator yang bisa berakibat penerimaan dan/atau pengeluaran tersebut disebut otorisasi. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum otorisasi bersifat sempit atau otorisasi 2. Ordonator Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaranpengeluaran negara termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kedaluwarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator mener-bitkan Surat Perintah Membayar SPM dan/atau Surat Penagihan. Sedangkan pengurusan khusus atau pengurusan komptabel mempunyai kewajiban melaksana-kan perintah-perintah yang datangnya dari pengurusan umum. Kewenangan pengurusan khusus atau pengurusan kebendaharaan komptable di- pegang oleh menteri keuangan, sesuai pasal 7 UU No. 1Tahun 2004 yang menetapkan bahwa menteri keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Bendahara uang dapat dikelompokkan lagi menjadi Bendahara umum yaitu bendahara yang mengurusperbendaharaan negara baik di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara. Bendahara khusus penerimaan yaitu bendahara yang hanya mengurus penerimaan Bendahara khusus pengeluaran yaitu bendahara yang hanya mengurus pengeluaran negara. Demikianlah pembahasan mengenai Keuangan Negara – Pengertian, Pengelolaan, Ruang Lingkup, Sumber dan Pengurusan semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua,, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂 Baca Juga Artikel Lainnya Lembaga Keuangan Bank – Pengertian, Fungsi, Ciri, Struktur Dan Contohnya Lembaga Keuangan Bukan Bank – Pengertian, Jenis, Contoh, Manfaat & Perannya Negara Federasi Lembaga Negara Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN Siswamampu memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Siswa mampu menjelaskan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Siswa mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Soal: Jelaskan pengertian dari pengelolaan keuangan! Jelaskan pengertian dari tata usaha keuangan! Sebut dan jelaskan 6 aspek dalam pengelolaan keuangan! Soal Uraian Materi Bank Sentral1. Apa yang dimaksud dengan bank sentral?JawabanPengertian bank sentral adalah lembaga keuangan yang diberikan kendali istimewa atas produksi dan distribusi uang dan kredit untuk suatu negara atau sekelompok Apa contoh bank sentral?JawabanBank Sentral bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan moneter di suatu negara. Contoh Bank Bagaimana peran bank sentral?JawabanYang paling mendasar adalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu Negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam Apa yang terjadi jika di Indonesia tidak memiliki bank sentral?JawabanMungkin stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan itu bakal menurun dan tidak stabil5. Uraikan apa fungsi tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral?JawabanDalam proses menjalankan perannya, BI memiliki tiga tugas utama, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia6. Bagaimana peran peran bank sentral bagi perekonomian Indonesia?JawabanDalam perekonomian Indonesia, Bank Sentral memiliki peran diantaranya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman Apa peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perekonomian?JawabanBank Indonesia berperan sebagai bank sentral. Oleh karena itu, fungsi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Sebagai otoritas moneter, fungsi Bank Indonesia adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai Apakah pemerintah boleh melakukan tugas atau ikut campur dalam pelaksanaan tugas bank sentral?JawabanDalam UU yang berlaku saat ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Apa arti dari Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen?JawabanPihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun Apa perbedaan antara Bank Sentral dan bank umum?JawabanBank adalah lembaga perantara keuangan untuk kebutuhan penyaluran dana. ... Fungsi Bank Umum lebih merujuk untuk penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Sementara fungsi Bank Sentral lebih menekankan pada kebijakan moneter Apa tugas dan wewenang Bank Sentral ?JawabanMeliputi kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank serta menyelenggarakan penyelesaian akhir setelmen transaksi pembayaran antarbank12. Apa saja peranan Bank Indonesia?JawabanPeran Bank di Dalam Negeri yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang dan Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah?JawabanSebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. ... Dengan demikian BI masih memiliki wewenang pengawasan makroprudensial pada lembaga perbankan. kemudian, BI berperan menjaga kestabilan moneter, mengatur sistem pembayaran dan pengendalian Apa saja kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia?JawabanInstrumen Kebijakan Moneter1. Kebijakan Diskonto Discount Rate 2. Operasi Pasar Terbuka3. Kebijakan Rasio Cadangan Wajib4. Penetapan Suku Bunga Acuan5. Imbauan Apabila bank dinilai mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank apakah yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank yang bersangkutan?JawabanBagaimana peranan Bank Indonesia apabila salah satu bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut adalah dengan mengantisipasi berbagai hal serta memberikan bailout dimana diberi suntikan dana agar masalah keuangan jangka pendeknya dapat segera Berdasarkan UU No 3 tahun 2004 Bank Indonesia mempunyai tugas apa saja?JawabanMenurut UU Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalan fungsi sebagai lender of the last Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan?JawabanSebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan perbankan dan sistem pembayaran.18. Mengapa kebijakan moneter dipegang oleh pemerintah melalui Bank Indonesia?JawabanBank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. ... Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada Apa langkah kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi?JawabanKebijakan Moneter1. Penetapan Persediaan Kas2. Diskonto3. Operasi Pasar Terbuka4. Menghemat pengeluaran pemerintah. ...5. Menaikkan tarif pajak. ...6. Menambah jumlah barang di pasar. ...7. Menetapkan harga batas Apa saja tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?JawabanSesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan.Nama Fikri Hidayatullah NPM/Kelas: 0118101137 / C Mata Kuliah: Akuntansi Sektor Publik Soal Essay Tentang SPKN 1. Jelaskan bagaimana peran BPK dalam pemeriksaan serta pertanggung jawaban keuangan negara! Jawaban : - Melakukan pengkajian, pada penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan - Perumusan dan pelaksanaan dalam kebijakan terhadap pengawasan keuangan dan
100% found this document useful 1 vote16K views9 pagesDescriptionKeuangan Negara Tanya JawabCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 1 vote16K views9 pagesKeuangan Negara Tanya JawabJump to Page You are on page 1of 9 You're Reading a Free Preview Pages 5 to 8 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Jawaban Berdasarkan UUD 1945 pasal 23E ayat (1) bahwa "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bebas dan mandiri". Sesuai pasal ini, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, . Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan. Doc Latihan Soal Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara Aditya Sony Academia Edu from Dasar hukum bahwa indonesia merupakan negara hukum secara eksplisit terdapat di dalam uud. Bab 2 konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, bpk, dan kekuasaan kehakiman. Menurut john locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan … a. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yudikatif, pemeriksaan keuangan negara, dan berbagai lembaga. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman disamping makamah agung. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan dan. Bab 2 konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, bpk, dan kekuasaan kehakiman. Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman disamping makamah agung. Dasar hukum bahwa indonesia merupakan negara hukum secara eksplisit terdapat di dalam uud. Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yudikatif, pemeriksaan keuangan negara, dan berbagai lembaga. Di kerjakan dengan ditulis tangan bagian pilihan ganda. Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, . Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan. Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman disamping makamah agung. Doc Soal Soal Pkn Bab 1 Revisi Titah Ingdias Grenida Academia Edu from Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, . Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman disamping makamah agung. Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Bab 2 konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, bpk, dan kekuasaan kehakiman. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan. Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman disamping makamah agung. Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan dan. Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Menurut john locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan … a. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Di kerjakan dengan ditulis tangan bagian pilihan ganda. Yudikatif, pemeriksaan keuangan negara, dan berbagai lembaga. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, . Dasar hukum bahwa indonesia merupakan negara hukum secara eksplisit terdapat di dalam uud. Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Yudikatif, pemeriksaan keuangan negara, dan berbagai lembaga. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Soal Pilihan Ganda Dan Essay Keuangan Bpk Dan Kekuasaan Kehakiman Beserta Jawaban Fiqihislam from Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Bab 2 konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, bpk, dan kekuasaan kehakiman. Konstitusi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman disamping makamah agung. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan. Di kerjakan dengan ditulis tangan bagian pilihan ganda. Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan dan. Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan. Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman ditunjukkan. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, . Bab 2 konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, bpk, dan kekuasaan kehakiman. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! Di kerjakan dengan ditulis tangan bagian pilihan ganda. Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan. Yudikatif, pemeriksaan keuangan negara, dan berbagai lembaga. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan dan. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945. Menurut john locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan … a. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan . Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Soal Pilihan Ganda Pkn Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kekuasaan Kehakiman Soal Pilihan Ganda Dan Essay Keuangan Bpk Dan Kekuasaan Kehakiman Beserta Jawaban Fiqihislam / Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945.. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, . Menurut john locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan … a. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara! Instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda untuk mengukur prestasi belajar siswa. Dasar hukum bahwa indonesia merupakan negara hukum secara eksplisit terdapat di dalam uud. Soaldan jawaban sistem pemerintahan di berbagai negara (Essay Pilihan Ganda) PPKN SMA Kelas 12. Setiap negara di seluruh dunia yang merdeka, beridir, dan berdaulat oasti mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tidak terkecuali Indonesia. Setiap negara di dunia mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda.